Nasional

DPR-Pemerintah Perlu Segera Bahas RUU Daerah Kepulauan

Akibat ketiadaan perbedaan perlakukan atau afirmatif, masih menurut dia, maka pembangunan antara provinsi kepulauan dan provinsi kontinental menyebabkan ketertinggalan pembagunan semakin sulit terkejar.

“Jika tidak ada insentif bagi daerah kepulauan, maka jangan bermimpi wilayah seperti Maluku, Papua, Nusa Tenggara akan dapat sejajar dengan wilayah lain di Jawa” kata Abdi dan menambahkan, hal ini disebabkan karena pembiayaan pembangunan daerah kepulauan memiliki indeks kemahalan yang berbeda.

Sebelumnya, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan pentingnya memiliki UU tentang Daerah Kepulauan untuk membangun Indonesia jadi poros maritim dunia.

La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/9), menyatakan bila UU tersebutntelah ada, maka dirinya optimistis Indonesia akan lebih cepat menjadi poros maritim dunia.

Indonesia, menurut dia, juga harus bisa memainkan peran lebih besar sebagai negara yang berada di posisi strategis di antara dua laut, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

“Baik secara geografi, geostrategis, maupun ekonomis,” kata La Nyalla. (mg1)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button