Nasional

Sektor Usaha Kehutanan Berperan Penting Tingkatkan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

“Era digital yang dekat dengan Internet of Thing (IoT) menuntut adanya adaptasi oleh sektor usaha kehutanan, sehingga akan
memudahkan proses bisnis bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan,” kata Bambang.

Terkait hal ini, Pemerintah telah berupaya menyiapkan layanan terbaik kepada para mitra dan Stakeholder. Pemerintah melakukan penguatan regulasi, penyederhanaan proses perizinan dan membuka peluang usaha yang lebih luas.

Salah satu upaya untuk menjawab tantangan Disruption Era, Ditjen PHL meluncurkan sebuah dashboard yang akan berfungsi sebagai Cockpit Indikator pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan berkelanjutan.
Direktur Jenderal PHL Agus Justianto menjelaskan dashboard ini merupakan output dari Sistem Informasi PHL.

“Dashboard menampung semua data dan informasi, mulai dari potensi hutan,rencana pengelolaan dan pemanfaatan, produksi dan peredaran hasil hutan, iuran kehutanan, penggunaan bahan baku oleh industri kehutanan, sampai devisa dan produk pada negara-negara tujuan ekspor,” tutur Agus.

Terkait Rakornis, Agus menyampaikan muara dari Rakornis ini adalah kesepakatan rumusan kebijakan pengelolaan hutan lestari.

“Saya berharap hasil dari Rapat Koordinasi Teknis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat kehutanan dalam proses pembangunan kehutanan berkelanjutan,” katanya.

Kegiatan Rakornis selama dua hari (30 September-1 Oktober 2021) ini diselenggarakan di Yogyakarta secara hybrid. Pertemuan tatap muka diikuti Pejabat Struktural Eselon I Lingkup Kementerian LHK, Pejabat Eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen PHL, baik Kantor Pusat dan UPT BPHP Wilayah I s.d XVI. Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Pejabat Eselon IV lingkup Ditjen PHL mengikuti secara virtual. (gin)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button