Nasional

PKS: Ada Rambu Yang Tidak Boleh Dilanggar Pada Pembahasan Rencana Anggaran

“Kalau tupoksi dilakukan secara proposional, maka seorang anggota DPR tidak akan bermasalah,” ungkapnya.

Terkait fungsi budgeting, masih ujar Abdul, pembahasan perencanaan anggaran dalam banggar tidak sampai pada kegiatan dan jenis belanja. Artinya fungsi DPR tidak sampai pada tingkat satuan tiga (mata anggaran).

“Jadi kegiatan lokusnya dimana dan sebagainya mestinya tidak dibahas dalam banggar,” katanya.

“Tapi bukan banggar tidak boleh tahu. Nanti diberitahu ketika pada fungsi pengawasan. Jadi di sini nanti detail,” imbuhnya.

Sebelumnya, Azis Syamsuddin ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi DAK Lampung Tengah 2017. Saat itu Azis Syamsuddin menjabat sebagai ketua Banggar 2017 lalu.
(nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button