Nasional

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Moratorium Sawit

Seperti diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 mengenai Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit atau dikenal sebagai moratorium sawit ditandatangani Presiden Joko Widodo 19 September 2018. Setelah Inpres berakhir 19 September 2021, pemerintah belum menentukan sikap apakah akan menghentikan ataupun melanjutkan moratorium.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman menuturkan, pihaknya sudah melakukan evaluasi serta menyusun kembali langkah-langkah untuk menyusun sawit.

Secara marathon, dengan instansi kementerian lainnya, KLHK terus mengidentifikasi berapa banyak kebun kelapa sawit yang merambah ke dalam kawasan hutan.” Usulan-usulan untuk mempercepat penataan sawit telah kita ajukan ke Ppresiden dan masih menunggu tanggapan dari Bapak Presiden,” tutur Ruandha.

Data KLHK menyebutkan, lanjutnya, seluas 3,37 juta hektare (ha) lahan sawit berada dalam kawasan hutan dan baru sekitar 700.000 ha yang sudah selesai diproses penyelesaiannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, luas tutupan sawit di Indonesia sebesar 16,38 juta ha. “Distribusi sawit terluas ada di Sumatera serta Kalimantan sedangkan ke wilayah Indonesia timur baru beberapa,” paparnya.

Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) Pahala Sibuea mendukung kelanjutan moratorium sawit karena dirasakan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemitraan petani sawit.

Ia menyoroti kalau moratorium justru akan meningkatkan pendapatan petani sawit. Selama moratorium, pasokan serta permintaan akan seimbang sehingga berdampak pada harga yang tinggi. (mg2/wib)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button