Nasional

Jumhur Kecewa Jejaknya sebagai Tahanan Politik Jadi Pemberat Tuntutan

Pengalamannya selama menjadi aktivis telah Jumhur sampaikan ke hadapan majelis hakim pada persidangan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (16/9).

Dalam sidang, majelis hakim, yang dipimpin oleh Hapsoro Widodo, memahami keterangan Jumhur pertanyaan kegiatannya sebagai aktivis yang mengadvokasi demokrasi dan hak- hak buruh.

Namun, keterangan itu malah masuk dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan terhadap Jumhur untuk kasus penyebaran berita bohong dan keonaran.

Jaksa Puji Triasmoro dari Kejaksaan Agung RI saat sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (23/9), menuntut majelis hakim memvonis Jumhur bersalah dan menghukum ia penjara selama 3 tahun.

Sebabnya, cuitan Jumhur di sosial media Twitter, yang diunggah pada 7 Oktober 2020, dipercayai oleh jaksa sebagai berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran.

Aksi Jumhur itu, bagi Jaksa, melanggar Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam pertimbangan ketetapannya, jaksa mengatakan tindakan Jumhur yang tidak membuktikan rasa bersalah serta statusnya sebagai mantan terpidana sebagai pemberat tuntutan. Sementara itu, tindakan Jumhur yang sopan selama persidangan jadi pertimbangan yang meringankan tuntutan. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button