Nasional

Demokrat Ragukan Netralitas Yusril Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Yusril berpendapat, saat ini terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan Undang-undang.

Namun, harapan agar partai partai politik di Indonesia menjadi partai politik modern, ada pada semua pihak. Justru karena itu, andai benar Yusril peduli harus memeriksa AD/ART semua partai politik.

“Dia harus memeriksa AD/ART semua partai bukan cuma Demokrat,” cetusnya.

Dalam keperluan itu, Yusril bisa saja memilih bertindak sebagai Profesor Tata Negara berjuang sepenuhnya pamrih akademis. Mendorong legislative review misalnya, terhadap UU Partai Politik agar “kekosongan hukum” itu bisa dibahas para legislator.

“Tapi tidak, dia justru secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat. Melewatkan secara sengaja AD/ART partai partai politik anggota koalisi pemerintah,” kritiknya. (dan)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button