Nasional

Diskusi Patricia Espinosa dengan Delegasi RI: 2 Menteri, 4 Wakil Menteri dan 2 Dubes RI, Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow

Akses perhutanan sosial seluas 4,72 juta ha untuk dikelola oleh masyarakat telah mencakup 7.212 kelompok dan 1,03 juta Kepala Keluarga. Dan tentu saja langkah penegakan hukum dengan operasi 1.658 kali untuk pengamanan hutan sekitar 25 juta ha, pengawasan 1.174 kali di areal konsesi dan penerapan sebanyak 1882 sanksi administratif kepada perusahaan, serta 29 gugatan perdata ke pengadilan.

Menteri menegaskan bahwa praktek itu sudah berjalan dalam kurun waktu 5-7 tahun hingga saat ini, dan saatnya kini memantapkan kebijakan dan implementasi tersebut dalam standar operasional prosedur atau SOP yang bisa dituangkan dalam pedoman kerja ke depan berupa manual, tutorial dan lan-lain. Menteri Siti menjelaskan oipitmisme itu.

“Indonesia berpandangan bahwa komitmen untuk meningkatkan Ambisi negara berkembang terkait transisi energi juga perlu didukung oleh komitmen penyediaan dana yang memadai. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang lebih menekankan pada upaya peningkatan berbasis ambisi atas pencapaian selama ini, bukan sekedar kemauan politik tanpa landasan yang kokoh,” tegasnya .

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun menyatakan untuk mendukung upaya penanggulangan Perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sektor energi, ia dan jajarannya telah menyusun peta jalan (road map) transisi energi menuju netral karbon di sektor energi.

Dijelaskan dan ditegaskan pula untuk peta jalan atau road map pengurangan batubara secara rinci dari waktu ke waktu yang cukup detil dan menunjukkan tentang implementasi yang disiapkan.

Ditegaskan tentang target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 dan seterusnya pada periode 2026-2030 akan menggenjot pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pembangkit listrik, juga alat transportasi serta peralatan rumah tangga.

Menyambung catatan Menteri ESDM maka Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury menjelaskan tentang langkah-langkah dalam road map implementasi Dekarbonisasi dalam lingkup BUMN, seperti PERTAMINA, PLN, ANTAM, PTBA, PEHUTANI, PTP dan lain-lain dengan konsep energi terbarukan, pola co-firing, biomassa, geothermal, gas dan lain-lain. Ia mengungkapkan jika para BUMN telah diinstruksikan agar mendukung pengurangan emisi melalui agenda inisiatif BUMN untuk dekarbonisasi secara sistematis.

Senada dengan itu Wamenkeu Suahazil menyatakan jika komitmen Indonesia dalam penurunan emisi karbon sebagian telah dilaksanakan.

Dijelaskan pula tentang inisiatif yang telah dilakukan oleh Kemenkeu tentang green sukuk dan persiapan-persiapan untuk insentif dan disinsentif karbon.

Wamenkeu menegaskan tentang pentingnya dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari dunia Internasional agar Indonesia dapat mencapai ambisi penurunan emisi karbon lebih tinggi, yaitu 41% sangat diharapkan untuk terealisasi. BUMN RI mendukung penuh upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Selanjutnya Wamenlu Mahendra pun menyampaikan jika Indonesia sudah menunjukan kepemimpinannya dengan contoh-contoh nyata (lead by example) dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

Satu yang jadi penekanannya adalah sektor kehutanan dan Perubahan lahan /Forestry dan Land Use Sector (FOLU) di Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yaitu sekitar 60% telah jauh berkurang emisinya, dan ditargetkan akan mencapai net sink pada 2030. Ia pun membandingkan soal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2020-2021 yang jauh berkurang kejadiannya, sementara di benua lain, seperti Eropa, Australia, bahkan Amerika di saat yang sama kejadian kebakaran hutan terjadi berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia.

Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa menyatakan bahwa langkah-langkah Indonesia sangat impressif dan dia menyatakan sangat mengapresiasi.

Ia menyatakan jika capaian-capaian yang telah Indonesia kerjakan dalam penanggulangan Perubahan iklim patut menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Ia meyakini dan mengetahui jika Pemerintah Indonesia sangat serius dalam isu penanggulangan perubahan iklim.

Karena pencapaian yang dilakukan Indonesia tidaklah mudah, diperlukan kerja sama teknis yang baik lintas sektor dan juga dukungan politik yang kuat pada setiap penerbitan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan perubahan iklim. Secara khusus dia menyatakan kesan yang baik berkenaan dengan langkah lintas Kementerian yang diyakininya tidak mudah dan itu berlangsung baik di Indonesia, dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, dan sangat patut menjadi contoh, tutupnya di akhir pertemuan. (gin)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button