Nasional

Amendemen UUD 45 Bukan Harga Murah, Jika Direalisasikan Harus Seperti Ini

INDOPOSCO.ID – Amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukanlah harga yang murah jika memang direalisasikan sesuai wacana. Jika direalisasikan, amendemen konstitusi harus dapat menghadirkan nilai-nilai demokrasi yang lebih substantif dan menjamin terpenuhinya setiap hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.

“Dengan kata lain amendemen UUD 1945 bukanlah harga yang murah, oleh karenanya dampak yang diberikannya pun harus sesuai dan memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan kehidupan bernegara yang lebih demokratis,” kata Anggota DPD RI M. Syukur dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Wacana amendemen ke-5 UUD 1945 kembali menjadi perbincangan seusai Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021.

Pidato Ketua MPR yang menyinggung mengenai PPHN dan agenda perubahan UUD 1945 serta apresiasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap wacana tersebut tentunya telah menarik perhatian dan pertanyaan semua kalangan.

Ini terutama, menurutnya, di kondisi pandemi saat ini yang seakan-akan memosisikan pelaksanaan amendemen cenderung dipaksakan.

“Namun, bila kita melihat syarat pengajuan perubahan yang tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945, maka diperlukan 2 syarat untuk dapat diagendakannya perubahan tersebut,” tanda dia dilansir Antara.

Syarat pertama adanya pengajuan oleh sepertiga Anggota MPR, serta syarat kedua adanya usulan tertulis terhadap pasal-pasal yang akan diubah beserta alasannya. Jika mengacu pada kedua syarat tersebut serta dengan hitung-hitungan politik yang ada saat ini maka wacana amendemen UUD 1945 sangat mungkin untuk diwujudkan.

“Bila kita melihat sejarah, amendemen UUD 1945 diawali dengan momentum yang sangat masif dan kemudian menghasilkan sebuah konsensus politik yang kemudian berdampak pada pergeseran kekuasaan pembentukan legislasi, pembatasan masa jabatan presiden, serta pergeseran sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralisasi ke desentralisasi,” tuturnya.

Perubahan-perubahan tersebut tentunya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pengelolaan negara saat ini.

Pertanyaannya sekarang menurut dia soal urgensi yang dapat dijadikan dasar mengamendemen kembali UUD 1945, apakah cukup hanya tentang PPHN yang dijadikan landasan untuk dilakukannya kembali amendemen UUD 1945.

Dia mengatakan dengan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini, kalaupun amendemen tetap dilakukan maka dampak yang dirasakan haruslah mengarahkan pada perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Kemudian juga berdampak terhadap sistem hubungan pusat daerah yang lebih seimbang, serta pelaksanaan pemilihan pemimpin nasional yang adil dan menjamin terlaksananya hak-hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih.

Wacana untuk menghadirkan PPHN perlu diperdalam kembali mengenai kaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, posisi daerah sebagai sebuah institusi yang otonom tentunya harus ditempatkan pada posisi yang tepat.

Daerah harus memiliki peran dalam pembentukan PPHN yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang demokratis, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berkesinambungan.

Begitu pula menurutnya terhadap persoalan hubungan pusat daerah yang lebih seimbang, kehadiran DPD sebagai lembaga perwakilan daerah tentunya perlu untuk dioptimalkan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button