Nasional

Dewan Pengarah BRIN dari BPIP, Lembaga Litbang Jangan Dipolitisasi

“Jumlah yang cukup besar. Peneliti dan masyarakat perlu memelototi kinerja Dewan Pengarah BRIN ini. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat atas politisasi riset menuju 2024 terbukti,” tegasnya.

Ia menilai, pembubaran Kemenristek, BPPT, BATAN, LAPAN dan LIPI serta peleburan seluruh lembaga penelitian dan pengembangan (Lemlitbang) Kementerian teknis ke dalam BRIN adalah langkah yang tidak tepat.

“Secara de jure, tidak ada dasar hukum yang menjadi cantolan Perpres No 78/2021 tentang BRIN terkait posisi Dewan Pengarah dalam struktur organisasi BRIN termasuk dalam UU No 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek) maupun di dalam UU No 38/2008 tentang Kementerian Negara,” ujarnya.

“Memang pernah ada pasal dalam RUU HIP. Ini kan baru RUU dan itu pun sudah didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” imbuhnya.

Ia menegaskan, secara substansi BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya, apalagi yang bersifat ideologis dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Saya pribadi tidak setuju, BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP, logikanya kurang masuk,” ucapnya.

“Sebaiknya lembaga litbang ini tidak dipolitisasi. BRIN adalah lembaga ilmiah biar bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional dengan indikator out come yang terukur. Jangan dibebani dengan tugas-tugas ideologis”, imbuhnya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button