Nasional

Pakar Dukung Pernyataan Presiden Soal Kinerja BPK di Masa Pandemi

Pada Pasal 27 dari undang-undang tersebut disebutkan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan dan kebijakan belanja negara.

Seterusnya kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian akibat krisis dan bukan kerugian negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada agenda Sidang Tahunan MPR RI mengatakan peran BPK di tengah penanganan pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Namun, cara kerja badan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga perlu dilakukan beberapa penyesuaian,” kata Jokowi.

Jokowi menilai masa pandemi seperti saat ini bukanlah situasi normal. Sebab, yang paling utama adalah keselamatan rakyat Indonesia.

“Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam bernegara,” pungkasnya. (gin)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button