Nasional

Amandemen UUD Dapat Berimplikasi Sistem Ketatanegaraan

“Saat ini ini, amandemen UUD 1945 disebut sebagai amandemen terbatas, apa yang membatasinya? Itu tadi kesepakatan politik antar-fraksi serta kelompok DPD yang ada di MPR sehingga agar lebih akomodatif, semua elemen di luar MPR juga perlu didengar serta dilibatkan,” ucapnya.

Saleh menilai, secara teknis pelaksanaan amandemen juga tidak mudah karena dalam pasal 37 UUD 1945 disebutkan pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Menurut dia, untuk mengganti pasal-pasal, sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR, serta putusan untuk mengganti pasal-pasal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari seluruh anggota MPR. “Selain berbagai kepentingan politik yang mengelilinginya, persoalan teknis ini juga diyakini menjadi alasan mengapa amandemen sulit dilaksanakan,” tuturnya.

Padahal menurut dia, pada era MPR periode 2009-2014, isu amandemen sempat menguat atas usulan DPD serta wacana itu berlanjut pada periode 2014-2019. (mg2/wib)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button