Nasional

Pejabat Jangan Memaksakan Diri Vaksin Dosis Ketiga

INDOPOSCO.ID – Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, fungsi kewenangan penggunaan vaksin dosis ketiga salah satunya ada di pemerintah daerah (Pemda). Apabila ada kepala daerah menggunakan vaksin dosis ketiga tidak ada sanksi di dalamnya.

“Jadi di sini dibutuhkan etika dan moralitas fungsi pengawasan. Meskipun Pemda masuk dalam fungsi pengawasan tersebut,” ujar Hermawan Saputra dalam acara daring, Minggu (15/8/2021).

Ia mengatakan, seorang pemimpin harus memberikan contoh bagi rakyatnya. Apabila rakyat dalam hal ini tenaga kesehatan (Nakes) lebih memerlukan vaksin dosis ketiga, maka harus diprioritaskan.

“Nakes ini palinh berisiko pada penanganan Covid-19. Dan kenapa diprioritaskan? Karena keterbatasan vaksin,” katanya.

Menurut dia, apabila tahun depan Indonesia telah mencapai kemandirian vaksin, maka masyarakat harus diberikan revaksinasi (booster vaksin) pada waktu berikutnya. Dan ini, telah direncanakan tahun depan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button