Nasional

Menyoal Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian suatu daerah, dengan melihat nilai PDRB dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila nilai PDRB meningkat dari tahun ke tahun, maka daerah tersebut pertumbuhan ekonominya positif. Kondisi ini menjadi kunci utama untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi.

PDRB tidak bisa mencerminkan kesejahteraan yang nyata pada tiap penduduknya, untuk mengukurnya bisa menggunakan PDRB per kapita daerah. Semakin besar PDRB per kapitanya maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan begitu juga sebaliknya.

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016‐2020 dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson. Nilai indeks Williamson tahun 2016 sebesar 0,20, 2017 sebesar 0,18, 2018 sebesar 0,14, 2019 sebesar 0,13 dan 2020 sebesar 0,14.

Ketimpangan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2016 hingga 2020 masuk dalam kategori ringan karena nilai indeks Williamson berada pada kisaran 0 sampai 0,35 (0<Iw<0,35). Ini menunjukkan ketimpangan yang relatif kecil karena mendekati angka nol, ini berarti distribusi pendapatan di Nusa Tengara Barat dalam 5 tahun terakhir semakin merata. Selain itu, ketimpangan antar kabupaten/kota di Propinsi NTB selama 5 tahun terakhir (2016-2020) cenderung menurun.

Sementara itu, dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat diklasifikasikan. Pertama, Kota Mataram (Kuadran I) termasuk daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Kedua, Kabupaten Sumbawa Barat (Kuadran IV) termasuk daerah maju tapi tertekan. Daerah ini adalah daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan.

Ketiga, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima (Kuadran II) termasuk daerah berkembang cepat. Daerah yang termasuk dalam katagori ini adalah daerah yang mempunyai potensi besar tetapi belum diolah secara baik sehingga potensi daerah perlu dikembangkan agar memperoleh pendapatan per kapita yang tidak relatif rendah lagi.

Keempat, tidak ada Kabupaten/Kota di Propinsi NTB yang masuk dalam klasifikasi di Kuadran III. Ini berarti bahwa tidak ada Kabupaten/Kota di NTB yang termasuk daerah yang relatif tertinggal. Daerah yang termasuk dalam katagori ini adalah daerah yang secara ekonomi sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita.

NTB sebagai daerah pariwisata, namun pada intinya merupakan daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan sektor lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada PDRB adalah dari sektor pertanian, terutama komoditas tanaman pangan.

Untuk itu, program pembangunan ekonomi diprioritaskan pada sektor pertanian dan segala program pembangunan ekonomi lainnya harus dilakukan secara merata dan disertai pengawasan yang kuat sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah.

Sebab, pembangunan ekonomi tidak hanya menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi saja. Namun demikian, perlu juga menganalisis hubungan sebab akibat dari faktor-faktor perkembangan tersebut. (*)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button