Nasional

Pemerintah Diminta Tegas Terhadap NGO yang Tolak Transparansi Sumber Dana

Guru Besar IPB Dr Sudarsono Soedomo mensinyalir posisi LSM yang bermain di dua kaki lantaran kaki kanan dipakai untuk advokasi. Sementara, kaki lainnya dipakai untuk menjadi konsultan bagi perusahaan yang ditekan.

“LSM harus dipaksa untuk transparan dalam penggunaaan dana dan afiliasi mereka di dunia internasional. LSM asing di Indonesia cenderung melanggar aturan hukum di Indonesia. Karena itu, tepat jika pemerintah bersikap tegas dan tanpa kompromi,” tandasnya.

Pada awal Juli 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan salah satu LSM internasional di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara. Ini karena proyek terseebut dinilai tidak sesuai prosedur dan terindikasi pelanggaran terhadap aturan.

Sudarsono juga mencontohkan di Papua, LSM menuduh perusahaan melakukan deforestasi. Padahal untuk memajukan masyarakat Papua dibutuhkan pembangunan dan menggerakkan perekonomian setempat.

“Pemerintah harus dan tegas mengawasi LSM asing yang membuat kampanye di Papua. Saya khawatir ada LSM asing yang menjadi bagian untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Ini harus diwaspadai,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu LSM asing yang disinyalir menyerang perkebunan kelapa sawit, yakni ME. Dalam sebuah artikel di situs Palm Oil Monitor berjudul ‘Why Is Norway Secretly Funding Attacks Against President Jokowi’s Omnibus Law?’ diduga ada keterkaitan ME dan WS dengan Norad dalam rangka menekan industri kelapa sawit melalui kampanye deforestasi.

Sebagai informasi di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, ada sejumlah LSM multinasional yang beroperasi di Indonesia tetapi belum terdaftar di antaranya EIA, ME, dan FPP. Mereka belum tercatat dalam situs resmi Kemenlu, yaitu https://iLSM.kemlu.go.id/. (aro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button