Nasional

Kemnaker Libatkan PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan

“SDM harus memiliki kesempatan semua, bahkan sesuai UU aparatur sipil negara (ASN) mereka harus ikut pelatihan 40 jam per tahun,” ujarnya.

“Lebih pada kompetensi teknis bagi pengawas ketenagakerjaan. Mereka harus bisa cara mengajar dan soft skill,” imbuhnya.

Terkait pada sistem pelayanan, masih ujar Anwar, pihaknya terus melakukan pembenahan sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker). Dengan memperbaiki layanan kepada masyarakat, terutama para pencari kerja dan penyedia kerja.

Lebih jauh dia mengungkapkan, pengaduan dari masyarakat mengikuti momentum. Seperti, jelang hari raya, pengaduan terbanyak terkait tunjangan hari raya (THR).

“Kalau saat ini pengaduan paling banyak soal bantuan subsidi upah (BSU),” bebernya.

Ia menyebut, Kemnaker memiliki mekanisme sistem pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat. Mekanisme penyelesaian pengaduan tersebut melibatkan dinas di daerah.

“Misalnya saja pengaduan THR, kita komunikasikan dengan dinas di daerah untuk segera menyelesaikan masalah THR. Demikian juga soal BSU, kami bekali call center 24 jam untuk menjawab masalah BSU,” jelasnya.

Anwar mengungkapkan, pembenahan reformasi birokrasi di Kemnaker terkendala kemampuan SDM dalam menjalankan fungsinya. Karena, perkembangan era digital menuntut perubahan cepat dengan sistem.

“Jadi masih ada kesenjangan digital. Dan merubah kebiasaan yang sudah berlangsung lama itu juga tidak mudah,” ucapnya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button