Nasional

PPKM Darurat Kebijakan Pahit bagi Pengusaha

“Harapan saya, tidak ada pemutusan hubungan kerja karena kebijakan PPKM darurat lebih longgar dibanding pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di awal pandemi COVID-19. Langkah ini memang harus dilakukan agar penyebaran bisa dikendalikan,” katanya.

Untuk itu, Kadin Jatim meminta perlu adanya dukungan pemerintah bagi dunia usaha, misalkan pemberian stimulus. Karena, saat ini kondisinya memang tidak normal dan kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal.

“Stimulus-stimulus yang dulu pernah digelontorkan pemerintah saat awal pandemi harusnya kembali digelontorkan, baik kepada industrinya maupun kepada karyawannya. Misalkan, bantuan uang tunai, restrukturisasi kredit, keringanan pajak dan lain sebagainya dan ini diberikan tidak hanya di tahun ini tetapi sampai tahun depan,” katanya.

Dia mengaku pengusaha akan tetap mengikuti aturan yang berlaku, seperti operasional pabrik tetap harus taat sesuai aturan PPKM yaitu sebesar 50 persen, termasuk sektor padat karya karena saat ini yang menyerang adalah COVID-19 varian baru, di antaranya varian delta yang tingkat penularan dan kasus kematiannya lebih tinggi.

“Ini sangat berbahaya bagi diri sendiri dan keluarga. Ini yang harus disadari para pengusaha juga, karena kalau mereka tidak melakukan PPKM, takutnya ada yang tertular dan dampaknya akan semakin besar. Pabrik bisa ditutup karena banyak yang terpapar,” katanya. (bro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button