Nasional

DPR: Hindari Konflik, Penegak Hukum Harus Bertindak Cepat setelah Terima Laporan

“Solusinya ya harus duduk bersama, bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Jika mentok, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum,” jelas I Made Urip.

Aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ujar I Made Urip, harus segera bertindak, apabila sudah mendapatkan laporan.

“Itu supaya di lapangan tidak terjadi konflik fisik. Selesaikanlah konflik secara hukum,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, telah terjadi konflik antara PTPN V dan para petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur atau Kopsa M di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau.

Pihak Kopsa M bahkan telah melaporkan PTPN V ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi. Tim Advokasi Keadilan Agraria Setara Institute bersama perwakilan petani yang tergabung dalam Kopsa M telah melaporkan sejumlah pejabat PTPN V ke KPK, Selasa (25/5/2021) lalu. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button