Nasional

Kader Parpol Jadi Pengurus DPP, GMNI Minta Klarifikasi Menkumham

“SK Menkumham tersebut tidak sesuai dengan proses pelaksanaan kongres dan bertentangan dengan AD/ART GMNI. Untuk itu, Menkumham harus menjelaskan motif merebut kepengurusan GMNI dengan memasukkan nama-nama pengurus/anggota parpol menjadi pengurus GMNI.
Apakah ada perintah Presiden Jokowi? Apakah ada perintah Ketua Umum PDIP,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Perikanan dan Nelayan, Ari surat tersebut telah diterima oleh Kemenkumham serta tembusan pihak terkait pada Senin, 24 Mei 2021, kecuali DPP PA GMNI.

“Hanya DPP PA GMNI yang menolak menerima surat tersebut dengan alasan kurang jelas. Penolakan disampaikan oleh Ferdi Seriang, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI. Dan pada saat kejadian, Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi juga berada di kantor DPP PA GMNI,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Senin (24/5) lalu. Surat berisi perihal keberatan dan permohonan klarifikasi atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button