Nasional

23 Tahun Lalu Mengingatkan Enam Agenda Reformasi

Politik Identitas

Politik identitas sederhananya adalah cara untuk menciptakan kubu-kubu di tengah masyarakat, yang dasarnya antara lain keyakinan, agama, suku, ras, atau golongan. Persamaan atas identitas itu yang kerap jadi alat politik, termasuk menjelang pemilihan umum (pemilu), atau pada berbagai kesempatan yang membutuhkan kekuatan massa.

Di Indonesia, ancaman akibat politik identitas terwujud saat dan setelah berakhirnya Pemilu 2019. Saat itu masyarakat seolah-olah terpecah jadi dua kubu “cebong” dan “kampret”. Perdebatan kedua kelompok itu tidak hanya ramai di ruang-ruang publik, tetapi juga di ruang virtual, misalnya linimasa Facebook dan Twitter.

Puncak dari perdebatan itu terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 saat aksi unjuk rasa menolak hasil pemilihan presiden berujung rusuh. Sekelompok pengunjuk aksi melempar botol kaca, batu sampai petasan ke arah aparat. Aksi itu kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata ke kerumunan.

Setidaknya, ratusan orang ditangkap oleh polisi akibat kerusuhan tersebut.

Dari kerusuhan itu, setidaknya ada satu pesan yang dapat jadi bahan perenungan bersama bahwa penolakan terhadap hasil pemilu yang sah merupakan indikasi pelemahan terhadap demokrasi, apalagi jika keberatan itu dimotori oleh adanya politik identitas yang memecah kesatuan bangsa.

Bahaya politik identitas itu tidak hanya terlihat saat Pemilu 2019, tetapi watak dan jejaknya juga dapat ditemukan pada kesempatan lain di luar momen pemilihan umum. Sering kali label atau stigma bahwa ada mereka yang “radikal” atau “kadal guru (kadrun)” dan “nasionalis”, atau mereka-mereka yang “kanan” dan “kiri” juga kerap digunakan oleh sekelompok pihak untuk membungkam kritik dan menutup pintu diskusi serta negosiasi, keduanya merupakan wujud dari kehidupan demokratis.

Walaupun demikian, kecenderungan menggunakan identitas untuk memecah belah bangsa bukan hanya problem yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die (2018) mengatakan bahwa Amerika Serikat, negara yang dikenal luas menjadi pendukung utama demokrasi, juga mengalami kemunduran dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi, terutama saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS selama 2017—2021.

Levitsky dan Ziblatt tidak segan menyebut Amerika Serikat bukan lagi model atau teladan demokrasi. “Sebuah negara yang presidennya menyerang pers, mengancam akan memenjarakan rivalnya, dan menolak hasil pemilu tidak dapat menjaga demokrasi,” kata dua pengamat politik itu dalam bukunya.

Demokrasi, bagi keduanya, tidak hanya terwujud lewat pemilu, tetapi melalui sikap keterbukaan terhadap perbedaan, prinsip-prinsip yang mendukung kebebasan dan sikap egaliter untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Norma-norma semacam itu yang seharusnya jadi perhatian bersama, pemerintah, aparat, dan masyarakat. Artinya, masyarakat jangan terjebak oleh agenda-agenda oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa, dan pemerintah juga harus memastikan praktik dan nilai demokrasi dapat tetap tumbuh di tengah masyarakat salah satunya lewat penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Terakhir, aparat juga harus memahami bahwa unjuk rasa bukan berarti anarkis atau radikal, melainkan merupakan spirit yang membuat demokrasi tetap hidup di Indonesia. (aro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button