Nasional

SeskemenkopUKM Terus Sosialisasikan PP 7/2021 agar Implementasi Optimal

“Melalui PP ini, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” tegas Arif.

Ada pula soal kemitraan dengan usaha besar, pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah.

Dalam hal kerjasama, dengan usaha besar, dilakukan melalui kemitraan strategis agar UMKM bisa masuk dalam rantai pasok, termasuk di dalamnya buat UKM di sektor manufaktur dan industri. Lalu, ada optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM sebagai pusat promosi dan inkubasi serta penyediaan pusat kuliner di lima kawasan destinasi super prioritas yang kalau di daerah bisa diimplementasikan di destinasi wisata lokal.

Kemudahan Berkoperasi

Sementara bagi koperasi, dalam PP ini banyak termuat pasal-pasal yang memberikan kemudahan atau keringanan. Salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan pendirian koperasi. “Jelas dituliskan bahwa untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer hanya dibutuhkan orang paling sedikit 9 orang. Sementara dulu untuk mendirikan koperasi dibutuhkan orang hingga puluhan dengan proses yang ribet,” kata Arif.

Kemudian, Pasal 19 terkait dengan perlindungan bagi koperasi di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah.

Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih usaha dengan badan usaha lain di suatu wilayah sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha. “Dalam PP ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi untuk bisa melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara daring. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot harus tatap muka yang membutuhkan banyak biaya,” ungkap Arif.

Dengan adanya pembaharuan dalam hal sistem pelaporan secara elektronik tersebut akan memudahkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan. “Tentunya akan memudahkan pengawasan terhadap koperasi-koperasi sehingga segala bentuk penyalahgunaan koperasi dari oknum-oknum tertentu dapat segera dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” jelas Arif.

Tak hanya poin kemudahan pendirian koperasi, pelaporan, dan koperasi syariah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aturan tersebut juga melakukan pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi mulai dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, pendampingan, penyediaan skema pembiayaan, produksi (teknologi, pasokan, sarana), usaha, dan pemasaran.

“Berbagai macam pelindungan dan juga pemberdayaan tersebut diharapkan akan menaikan level koperasi agar bisa bersaing dengan usaha lain baik didalam maupun di luar negeri nantinya,” kata Arif.

Yang pasti, dengan adanya UU Cipta kerja bagi koperasi dan UMKM, secara subtansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan bahwa program sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat pelaku koperasi dan UMKM bisa memahami PP 7/2021. “Saya berharap regulasi baru ini menjadi bagian yang fundamental dan perubahan besar bagi pelaku usaha, khususnya di Garut,” ucap Rudy.

Oleh karena itu, lanjut Rudy, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM wajib diketahui seluruh lapisan masyarakat. “Salah satunya adalah pentingnya sentuhan teknologi bagi pelaku UMKM untuk menyentuh dan memperluas pasar bagi produknya,” imbuh Rudy.

Rudy juga berharap PP ini bisa diimplementasikan secara kongkrit di lapangan agar ada peningkatan omset dan kapasitas usaha pelaku koperasi dan UMKM. “Tentunya, hal itu akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut,” pungkas Rudy. (bro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button