Nasional

Pemerataan Internet demi Akses Pendidikan yang Inklusif

INDOPOSCO.ID – Sudah lebih dari satu tahun sejak pandemi Covid-19 mewabah di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi memaksa seluruh sektor beradaptasi, salah satunya dengan mengurangi kontak fisik demi menekan angka penularan virus. Teknologi pun kini memiliki peran penting agar aktivitas sehari-hari, termasuk belajar bisa dijalani secara daring.

Meski terdengar lebih mudah dan praktis, pembelajaran dari jarak jauh atau PJJ masih membawa sejumlah tantangan bagi peserta didik di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Purwadi, beberapa waktu lalu mengatakan PJJ memiliki dampak pada anak salah satunya adalah meningkatnya angka putus sekolah. Juga ada laporan mengenai anak SMA yang putus sekolah dan memutuskan menikah, karena menganggap tugas sekolah terlalu berat dan berasal dari keluarga miskin.

Berita Terkait

Purwadi tak menampik PJJ berjalan baik di sejumlah daerah yang memiliki jaringan internet yang baik dan juga siswa yang tidak memiliki kendala dengan gawai. Namun hal itu hanya sebagian kecil saja.

Daerah yang memiliki kendala jaringan dan juga sarana, mengakalinya dengan menerapkan pola guru kunjung. Akan tetapi solusi juga memiliki keterbatasan dan akibatnya lagi-lagi PJJ tidak berlangsung dengan baik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI pun tak mengelak bahwa pemerataan akses internet merupakan kunci utama demi menunjang kegiatan pembelajaran jangka pendek maupun jangka panjang.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi kepada Antara, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya tengah mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk berbagai layanan dan sektor termasuk pendidikan.

Pertama adalah pembangunan infrastruktur untuk fixed broadband access, yang mencakup sebanyak 503.113 pusat layanan publik seperti layanan kesehatan, layanan masyarakat, layanan pendidikan, dan lainnya. Dari total keseluruhan itu, terdapat 150 ribu pusat layanan publik yang belum ada akses internet memadai, termasuk di dalamnya sekira 93.900 pusat layanan pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Kita percepat penyelenggaraan infrastrukturnya. Kalau biasa-biasa saja, kita akan baru selesaikan itu di tahun 2032. Tapi karena kita ingin semua dipercepat, termasuk sektor pendidikan agar segera mendapatkan layanan internet memadai, pemerintah putuskan untuk meluncurkan satelit SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps yang akan diluncurkan rencananya pada kuartal empat 2023. Artinya, kita 9 tahun lebih cepat dari rencana sebelumnya,” kata Dedy.

Selain penyelenggaraan infrastruktur untuk fixed broadband access, ada juga untuk mobile broadband, yang mendukung layanan pendidikan di rumah, perkampungan, permukiman, di mana masyarakat mengakses internet untuk kebutuhannya termasuk untuk PJJ.

Dedy memaparkan, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan akses internet yang memadai, termasuk akses 4G. Menurut Dedy, sinyal 4G dinilai penting untuk kegiatan PJJ terutama di wilayah 3T atau wilayah non-3T tapi belum ada sinyal 4G tersebut.

“Rencananya, kalau kita biasa-biasa saja dengan perencanaan sebelumnya, ini akan selesai di tahun 2032, dan ini kita percepat, sampai akhir 2022 semuanya diharapkan sudah selesai. Sudah ada di penganggaran dengan bauran pembiayaan dan akhir 2022 itu sudah selesai. Sehingga bisa dipercepat 10 tahun. Keduanya (fixed dan mobile broadband access) imbasnya ke sektor pendidikan seperti layaknya sektor kesehatan, dan lainnya,” jelas Dedy.

Tantangan dan kesempatan

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button