Nasional

Putusan MK dan Dampak untuk KPK

INDOPOSCO.ID – Secara marathon pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan tujuh putusan permohonan “judicial review” terkait Undang-Undang No 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dari ketujuh permohonan tersebut, ada dua permohonan yang berpengaruh terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Permohonan pertama adalah putusan perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diajukan Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, Mahrus Ali. Para pemohon meminta pengujian materiil atas Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU No 19 tahun 2019.

Sembilan Hakim MK antara lain Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, Manahan MP Sitompul dan Suhartoyo lalu dengan bulat memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan para pemohon yaitu:

1. Mengubah Pasal 1 angka 3 UU No 19/2019 dari awalnya berbunyi: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, menjadi ;

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Sehingga ada penghapusan “tugas pencegahan” dan penambahan “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

2. Mengubah Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 yang memuat soal kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yaitu:

Pasal 12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak permintaan diajukan.

Pasal 37B ayat (1) huruf b

Dewan Pengawas bertugas: memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Pasal 47 ayat (2)

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan

3. Mengubah Pasal 12C ayat (2) dari tadinya:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi ;

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.

Artinya pertanggungjawaban penyadapan hanya kepada pimpinan KPK sedangkan Dewas hanya diberikan pemberitahuan.

4. Mengubah Pasal 40 ayat (1) UU No 19/2019 dari tadinya

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi ;

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”

KPK tetap punya kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bahkan penerbitan SP3 terhitung sejak diterbitkan SPDP karena aturan sebelumnya tidak mencamtumkan dari mana jangka waktu 2 tahun dihitung.

6. Mengubah Pasal 40 ayat (2) UU No 19/2019 dari tadinya

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”, menjadi ;

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.”

Artinya pemberitahuan kepada Dewas KPK soal penerbitan SP3 diperlonggar dari tadinya paling lambat 7 hari menjadi 14 hari.

7. Mengubah Pasal 47 ayat (1) UU No 19/2019 dari tadinya:

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”, menjadi;

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

Artinya dalam penggeledahan dan penyitaan tidak diperlukan izin tertulis dari Dewas artinya penggeledahan dan penyidikan tidak butuh izin Dewas dan cukup memberitahukan kepada Dewas.

Namun terkait permohonan pasal 24 yaitu mengenai status kepegawaian KPK sebagai anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara (ASN) Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, MK menolaknya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button