Nasional

Wakil Ketua DPR Minta Putusan MK Soal UU KPK Dihormati

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad menyatakan masyarakat harus taat dan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, kalau kita lihat MK itu keputusannya sifatnya final dan binding (mengikat, Red). Apa pun keputusan MK, kita wajib mengikuti dan taat pada apa yang sudah diputuskan oleh MK,” kata Sufmi seperti dilansir Antara, Selasa (4/5/2021).

Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan, mengumumkan MK menolak uji formil UU KPK yang diajukan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang, serta para pemohon lainnya. “Menolak permohonan provisi para pemohon,” kata Ketua MK Anwar Usman.

Dalam pokok permohonan yang diajukan oleh 14 orang pemohon, Majelis Hakim MK juga menolak permohonan secara keseluruhan. Anwar Usman menyebut permohonan itu tidak beralasan menurut hukum.

Para pemohon berpendapat UU Nomor 19 Tahun 2019 yang berlaku pada 17 September 2019 menyebabkan adanya kekosongan hukum, karena ada kontradiksi pada pasal-pasal di dalamnya. Kontradiksi itu diyakini oleh para pemohon dapat berdampak buruk pada KPK, yang salah satunya dapat menjadikan kelembagaan KPK lumpuh.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button