Nasional

Ilham Habibie: SNI Penting untuk Tata Kelola TIK

“Ini dapat diterapkan bagi semua organisasi, termasuk perusahaan publik dan swasta, instansi pemerintah, dan organisasi nirlaba,” imbuhnya.

Di sisi lain, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Cahyono Tri Birowo, memaparkan sejumlah tantangan dan harapannya terkait SPBE di masa depan.

Pertama adalah penguatan koordinasi antar instansi pusat, untuk percepatan penyelesaian target SPBE dalam rencana induk dan Peta Rencana 2021-2025 melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran SPBE di K/L/D sebagai bagian program nasional, serta implementasi Arsitektur SPBE Nasional yang berbasis proses bisnis lintas sektor pemerintahan (Government Enterprise Architecture).

“Kedua, penguatan peran Tim Koordinasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat menyelaraskan perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi K/L/D, agar dapat mewujudkan layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi (Digital Services),” kata Cahyono.

Lalu, percepatan terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah, sehingga terjadi kolaborasi data melalui penerapan manajemen data oleh seluruh wali data K/L/D dan interoperabilitas antar sistem yang sudah ada, menjadi layanan digital pemerintah yang terintegrasi (Smart Government).

Dan terakhir, percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan Big Data Pemerintah dan Kecerdasan Artifisial, sebagai bagian Transformasi Digital Nasional. (bro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button