Nasional

Soal Hukuman Mati, Komnas HAM Khawatir Pernyataan Pejabat Jadi Perhatian Dunia

Secara umum, Indonesia terikat pada Konvensi Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di dalamnya terdapat pasal yang mengatur hak hidup yang dianggap absolut. Jika dilihat lebih perinci pada Pasal 6 Ayat (2) mengatakan bahwa negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati memang terdapat toleransi dengan batasan tertentu. Pertama, hanya diberikan atau diperbolehkan kepada pelanggaran HAM berat jika merujuk pada standar PBB.

Dalam pasal tersebut hanya empat bentuk pelanggaran yang bisa dijatuhi hukuman mati, yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Sementara itu, Indonesia hanya mengadopsi genosida dan kejahatan kemanusiaan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang memperdebatkan apakah tindakan korupsi, narkoba, dan terorisme masuk pada pelanggaran HAM berat, menurut dia, jawabannya tidak berdasarkan standar PBB. Namun, pemerintah Indonesia memandang tiga kejahatan tersebut tergolong pada kejahatan luar biasa

Berita Terkait

Sebagaimana diketahui, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif menyebutkan dua mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah pandemi Covid-19, yakni Edhy Prabowo dan Juliari P. Batubara, layak dituntut hukuman mati. (gin)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button