Nasional

DPR Kritik Pembukaan Izin Investasi Layanan Navigasi Penerbangan

Tak hanya dianggap menggadaikan kedaulatan negara, pembukaan izin investasi pelayanan navigasi penerbangan juga berpotensi mengurangi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bentuk kelalaian Negara dalam membiarkan penguasaan wilayah udara Indonesia, dapat diartikan pula bahwa sebagai salah satu bentuk pembiaran atas kerugian Negara.

“Indonesia sangat menarik bagi asing karena untuk penerbangan domestik saja sebelum pandemi bisa menghasilkan Rp72 triliun per tahun. Tidak heran kalau negara lain ingin bisa melayani navigasi penerbangan kita. Kalau kita berikan penhelolaannya kepada asing, kita tidak hanya menggadaikan kedaulatan negara, tapi juga ada potensi lost PNBP yang seharusnya bisa menambah APBN kita,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi 20 sektor yang tadinya tertutup atau masuk daftar negatif investasi (DNI) menjadi terbuka. Selain industri minuman keras, Jokowi membuka investasi lain seperti penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, telekomunikasi atau sarana bantu navigasi pelayaran dan vessel traffic information system (VTIS), penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor. (yah)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button