Nasional

Pengamat: Pemerintah Jangan Lepas Tanggung Jawab Soal Vaksinasi Gotong Royong

“Masyarakat yang punya duit akan berbondong-bondong ikut vaksin gotong royong. Vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah gagal dong,” katanya.

Lebih jauh Trubus menerangkan, pelaksanaan vaksin gotong royong menuntut perusahaan swasta bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Dan itu akan menambah anggaran vaksin goyong royong.

“Ini bisa menjadi celah komersialisasi, karena cost lebih mahal. Siapa yang mau jamin 6.668 perusahaan yang melaksanakan vaksin gotong royong dengan baik. Ini ada potensi penyimpangan, apalagi tidak ada sanksi dalam Permenkes tersebut,” terangnya.

Trubus menyakini, pelaksanaan vaksin gotong royong berpotensi terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor). Apalagi dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan. “Vaksin gotong royong ini jadi keliru. Harusnya vaksinasi ini jadi tanggung jawab pemerintah, ini sesuai Kepres 11/2020 dan Kepres 12/2020,” ujarnya.

Pelaksanaan vaksin gotong royong, menurut Trubus, pemerintah ada kesan lempar handuk atau tidak mau tanggung jawab. “Dalam UUD 45 disebutkan tugas penyelenggara negara itu sebagai amanah. Jadi pemerintah jangan lempar tanggung jawab,” tegasnya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button