Nasional

Pengamat: Pemerintah Harus Cabut Perpres Industri Miras

Hal itu juga terlihat dari pengakuan pihak MRP, dikatakan Jamiluddin, mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Perpres tersebut. Hal ini menguatkan dugaan, Perpres ini disusun tidak melibatkan pemangku kepentingan.

Padahal, lanjut Jamiluddin, dalam negara demokrasi, semestinya setiap penyusunan regulasi melibatkan rakyat. Pelibatan rakyat sebagai perwujudan prinsif demokrasi dari rakyat untuk rakyat.

“Kalau Perpres disusun tanpa pelibatan rakyat, maka prinsif demokrasi sudah dingkari. Hal ini tentu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di tanah air,” ucapnya.

Jamiluddin menegaskan, karena Perpres tersebut sangat tidak aspiratif, maka pemerintah seyogyanya berlapang dada mencabutnya. “Itu kalau pemerintah ini masih mengakui rakyat sebagai pemilik kedaulatan di Indonesia,” tegasnya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button