Nasional

Forum Zakat Dorong Evaluasi Tata Kelola Zakat via Revisi UUPZ

”Menimbang kebutuhan perbaikan tata kelola zakat, Forum Zakat mendesak program legislasi nasional pada 2021 dapat memasukkan agenda revisi UU Pengelolaan Zakat sebagai salah satu agenda prioritas,” pungkas Nana Sudiana, sekretaris jenderal (sekjen) Forum Zakat dalam diskusi daring, Kamis (25/2/2021).

Agenda diskusi publik dengan tajuk ‘Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 tahun UU no. 23 tahun 2011’ dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof Muhajir Effendy ini dan menghadirkan narasumber antara lain Ketua Komisi VIII DPR RI H Yandri Susanto SPt, Komisioner Baznas RI Rizaludin Kurniawan, Akademisi (Universitas Indonesia) Fitra Arsil, dan Direktur IDEAS Yusuf Wibisono. Diskusi turut mengundang Pakar Audit Syariah Dadang Romansyah, GM LAZ Bakrie Amanah Setiadi Ihsan, dan Pemred HU Republika Irfan Junaidi serta dimoderatori Galeh Pujonegoro dari Forum Zakat.

Dalam kesempatan diskusi tersebut salah satu narasumber Dr Fitra Arsil dari UI menegaskan bahwa zakat adalah hak yang melekat pada warga negara. Untuk itu, peran negara adalah memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Negara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak mengelola zakat.

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menyatakan, UU Pengelolaan Zakat telah gagal menjalankan fungsi rekayasa sosial untuk menguatkan sektor amal nasional, terlebih lagi fungsi kemudahan atau pemberian insentif bagi perkembangan zakat nasional.

H Yandri Susanto Spt, ketua Komisi VIII DPR-RI menyatakan, komitmennya untuk perbaikan tata kelola zakat. Ini ditunjukkan dengan komitmen Komisi VIII DPR-RI memasukkan revisi UU Pengelolaan Zakat dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024. (adv)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button