Nasional

MenkopUKM Apresiasi Tiga Rekomendasi Pengembangan UMKM

Kemudian partisipasi UMKM dan koperasi pada infrastruktur publik, fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, perumusan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi UMKM, fasilitasi bantuan hukum, fasilitasi pemanfaataan sistem pembukuan dan pencatatan keuangan, dan pengembangan inkubasi usaha.

Teten sepakat bahwa pengembangan UMKM di Indonesia terganjal setidaknya lima isu utama.

Pertama, adanya perbedaan definisi UMKM antarlembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi.

Kedua, jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusinya pada PDB. Hal ini karena sebanyak 99 persen usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, namun UMKM hanya berkontribusi 57 persen terhadap PDB.

Ketiga, rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain). Diketahui sebanyak 93 persen UMK tidak menjalin kemitraan dan UMKM baru berkontribusi sebesar 14 persen terhadap total ekspor Indonesia.

Keempat, akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah. Mengacu pada data KemenkopUKM pada 2019, diketahui sebanyak 88 persen UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit dan rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan 20 persen.

Kelima, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi. Diketahui saat ini, sebanyak 94 persen UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya, dan 90 persen UMK tidak menggunakan internet.

Teten meyakini dengan tiga rekomendasi pengembangan UMKM maka lima isu utama UMKM dapat teratasi. (PR/wib)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button