Nasional

Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Atasi Permasalahan di Pulau Kecil Terluar dan Pesisir

INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi perhatian terhadap pemetaan dan pemberian kepastian hukum atas tanah pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, agar tidak terjadi hal yang merugikan negara dan masyarakat.

“Ada fungsi krusial yakni keamanan dan ekonomi ketika lalai bisa diterobos, bisa ada penyelundupan,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam acara Focus Group Discussion Pengendalian dan Penertiban Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang di Perbatasan Negara Khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diselenggarakan oleh Direkrorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) di Jakarta dan juga dilaksanakan secara daring, Selasa (16/2/2021).

Dia mengatakan, koordinasi dan sinergi lintas sektor diperlukan dalam memberikan kepastian hak hukum atas tanah pada pulau-pulau kecil terluar dan pesisir. “Kita perlu semua pihak dalam hal pulau-pulau kecil terluar ini, kami dalam hal memberikan hak, Badan Informasi Geospasial memberikan data koordinat dan Lapan membantu dengan citra satelit dan seberapa jauh perlu dikoordinasikan,” ujar Surya.

Direktur Jenderal PPTR Budi Situmorang menuturkan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara. “Tujuan penataan ruang KSN Perbatasan Negara yaitu untuk menjamin keutuhan, kedaulatan dan ketertiban wilayah negara,” ucap dia, pada kesempatan yang sama.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button