Nasional

Begini Saran Anggota DPR Terkait Polemik SKB 3 Menteri

“Pengawasan dan sanksi pelaksanaan SKB 3 Menteri ini belum jelas. Hanya disebutkan menyediakan portal, seolah-olah pemerintah hanya menunggu korban. Kalau tidak ada yang mengadu bagaimana? Karena korban takut mengadu,” ungkapnya.

Secara prinsip, menurut Debby, SKB 3 menteri merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendibud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada Permen tersebut, masih ujar Debby, bahwa pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan dan pakaian seragam khas sekolah.

“Kami mengapresiasi SKB 3 menteri ini. Apalagi kehadiran SKB ini untuk penguatan Permendikbud. Tapi negara tidak boleh posisinya memaksa atau melarang. Apalagi ini terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ujar Debby, Kemendikbud harus melakukan evaluasi pelaksanaan SKB 3 menteri setelah pemberlakuan pembelajaran tatap muka. “Kita akan lihat, apakah nanti siswa, guru dan pegawai sekolah berani mengadukan tindakan intoleran dalam penggunaan seragam sekolah?,” ucapnya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button