Pengamat: Jokowi Harus Respon Surat AHY
INDOPOSCO.ID – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menuturkan, cara AHY menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Jokowi sangat santun dan cenderung indirect. AHY tampak kental menggunakan kultur Jawa dalam menyampaikan adanya gangguan terhadap partainya, terutama terhadap dirinya sebagai ketua umum.
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Isinya ingin mengklarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden untuk mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat.
“Jadi, dengan komunikasi yang indirect, AHY sungguh-sungguh menghormati Presiden Jokowi dan menjaga marwah istana kepresidenan,” ujar M. Jamiluddin Ritonga kepada INDOPOSCO.ID melalui gawai, Selasa (2/2/2021).
Pesan-pesan yang disampaikan AHY kepada Jokowi, tutur Jamiluddin, semata untuk meminta klarifikasi, tanpa bermaksud melibatkan Presiden dalam persoalan internal Partai Demokrat. AHY hanya ingin menegaskan, Jokowi bukanlah pemimpin yang suka mencampuri internal partai politik.
“AHY juga tidak menyebut nama orang dekat presiden yang diduga terlibat dalam kudeta ketua umum. Ini mencerminkan AHY menganut asas praduga tak bersalah,” imbuhnya.
Karena itu, kata Jamiluddin, sungguh elok bila Presiden Jokowi juga merespon permohonan klarifikasi dengan mengundang AHY ke istana. Melalui makan bersama di Istana, sebagaimana yang sering dilakukan Jokowi, tampaknya persoalan Partai Demokrat dapat diselesaikan dengan elegan.
Menurut Jamiluddin, pertemuan itu sebaiknya dilaksanakan secepatnya, agar persoalan dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi di internal Partai Demokrat tidak menjadi bola liar. “Jangan sampai isu ini dimanfaatkan para petualang politik untuk membuat negeri ini menjadi gaduh,” ungkapnya.
Dengan cara itu, masih ujarnya, Presiden memperlihatkan kepada khalayak luas, partai politik harus independen. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi partai politik, apalagi mengkudeta ketua umumnya.
“Kalau Jokowi melakukan hal itu, pastilah akan dikenang sebagai presiden yang sangat menghormati partai politik sebagai pilar demokrasi,” tuturnya. (nas)
