Nasional

Tarik Ulur Ambang Batas Parlemen dan Presiden

“Tidak ada dampak negatif pada pilpres. Ini perlu, karena kita melihat munculnya gesekan pada Pilpres 2019 lalu yang hanya dua paslon saja,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Surahman Hidayat menilai, penyederhanaan jumlah partai politik sampai saat ini belum berjalan, ditandai dengan masih banyaknya partai baru dalam setiap pemilu.

Parlementary threshold, menurutnya perlu dibuat bersifat nasional. Artinya, parpol yang tidak memenuhi parlementary threshold secara nasional tidak diikutsertakan dalam perhitungan kursi DPR RI. Selain itu juga tidak dilibatkan juga dalam proses perhitungan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di level daerah dan nasional. Oleh karena itu kebijakan ini perlu diambil dengan pertimbangan kondisi parpol diselaraskan dengan kondisi nasional dan daerah,” bebernya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button