Nusantara

Muncul Dugaan Korupsi Masker di Dinkes Banten

INDOPOSCO.ID – Belum juga hilang perbincangan mesyarakat atas terkuaknya kasus mega korupsi dana hibah untuk pondok pesantren yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 dan pengadaan lahan untuk kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Malingping yang menjerat sejumlah pejabat. Kini masyarakat kembali dikejutkan dengan munculnya kasus dugaan korupsi pengadaan masker senilai Rp 3,3 miliar di Dinas Kesehatan Provini Banten yang dikepalai oleh dr Ati Pramudji Hastuti.

Mengutip dari lamam resmi instgram Kejati_Banten, bertempat di ruangan kerja Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), telah dilakukan penyerahan berkas hasil penyelidikan dugaan melawan hukum dalam pengadaan Masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Tim Intelijen Kejati Banten melimpahkan hasil penyelidikan pengadaan masker ke tahun anggaran 2020 ke ke bidang tindak pidana khusus untuk dilanjutkan ke tingkat Penyidikan.”Aritnya, Kejaksaan sudah memiliki dua alat bukti untuk menetapkan nama nama tersangka,” ungkap sumber Indoposco di Kejati Banten yang enggan ditulis namanya.

Adanya peningkatan status dari Penyelidikan ke Penyidikan diakui oleh Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Ivan Hebron Siahaan. ”Benar pihak kami tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan 15 ribu masker KN 9501V di Dinkes Banten yang diduga di mark up,” terang Ivan kepada wartawan,Senin (24/5/2021).

Pengamat kebijakan pubik Banten Ojat Sudrajat mengaku miris maraknya kaus korupsi di tangan Guebnrur Wahidn Halim yang memiliki tagline Aklakul Kharimah ini. Apalagi ditengah tengah euporia predikat opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubenrur Banen .Entah bagaimana aprosesnya BPK-RI kembali memberikan opini WTP untuk Pemprov Banten. Namun, euforia itu diganjar dengan naiknya proses penyeldikan ke penyidikan atas proyek pengadana senilai Rp 3,3 miliar yang kembali dilakukan oleh Kejati Banten,” sindir Ojat kepada INDOPOSCO, Selasa (25/5/2021).

Menrit Ojat, Opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI, menunjukkan secara langsung adanya dugaan permainan dalam pemberian predikat WTP tersebut menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur yang bisa digunakan untuk ajang kampenye nantinya. ”Saya curiga, jangan jangan sampling yang dipakai oleh BPK untuk memeriksa penyajian laporan keuangan adalah, OPD OPD tertentu yang diarahan oleh pemprov Banten kepada pemerika BPK agar mendapatkan prediakat WTP,” kata Ojat.

“Bahwa benar, opini WTP hanya terfokus pada penyajian laporan keuangan Pemprov Banten. Akan tetapi hal tersebut juga harus disertai dengan adanya audit yang dilakukan oleh BP, bahkan ada temuan yang dilakukan pada saat audit tersebut,” sambungnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button