Nasional

Mobilitas Masyarakat Jawa-Bali Turun, Kecuali Pantura

INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali terus memantau pengurangan pergerakan masyarakat sebagai upaya untuk bisa menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia.

Menurut data yang dikumpulkan terkait aktivitas masyarakat pada 11-12 Juli 2021, mobilitas masyarakat di daerah Jawa dan Bali terus mengalami penyusutan. Walaupun demikian, terdapat beberapa wilayah yang justru mengalami peningkatan, seperti di wilayah pantura (pantai utara) Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Saya meminta beberapa hari ke depan, banyak wilayah-wilayah yang kuningnya (penurunan mobilitas dari 20 sampai 30 persen) meningkat,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan pergerakan secara keseluruhan sebesar 21,3 persen. Sementara itu, wilayah Jawa Barat mengalami penurunan pergerakan sebesar 9,0 persen. Sedangkan, penurunan pergerakan di wilayah Banten sebesar 18,1 persen.

Untuk mengurangi lonjakan kasus harian, pemerintah berupaya untuk menurunkan mobilitas masyarakat dengan terus melakukan evaluasi dan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa dan Bali.

Penurunan pergerakan dipantau melalui 3 indikator, yaitu Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA. Berdasarkan kajian historis dibutuhkan penurunan pergerakan sebesar 30 hingga 50 persen untuk bisa menekan penyebaran Covid-19.

Selain memantau pergerakan masyarakat, Luhut juga terus memantau kesiapan rumah sakit untuk dapat mengatasi peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit melalui konversi tempat tidur di rumah sakit serta penambahan rumah sakit lapangan maupun rumah sakit darurat.

Konversi tempat tidur di seluruh Jawa-Bali akan ditingkatkan menjadi 40 persen sampai 50 persen untuk perawatan intensif dan ICU dari keseluruhan total tempat tidur di rumah sakit. Pengecualian diterapkan untuk DKI Jakarta karena kapasitasnya sudah tidak mencukupi. Sementara penambahan rumah sakit lapangan maupun rumah sakit darurat akan dibantu oleh TNI.

“Saya minta bantuan dari TNI, BNPB, serta Kemenkes untuk terus mencari tempat yang akan dijadikan rumah sakit lapangan dan darurat. Untuk membantu pasien yang masih mengantre,” ujar Luhut.

Dalam menentukan rumah sakit lapangan maupun darurat, pemerintah berupaya untuk memperoleh tempat dengan kapasitas daya tampung yang besar. Hal itu dilakukan agar tenaga kesehatan tidak terserap banyak untuk pemecahan beberapa wilayah.

Pemerintah juga berencana untuk menambah tenaga kesehatan, baik untuk perawat dan dokter untuk mempersiapkan skenario terburuk.

Untuk menarik minat relawan dokter dari dokter pasca magang, diperlukan penyediaan fasilitas istirahat yang layak, mendapatkan BPJS kesehatan, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan alokasi biaya komunikasi.

“Kita akan tambah perawat serta dokter yang baru lulus dan akan di-training terlebih dahulu selama 3 hari,” imbuh Luhut. (mg2)

Sponsored Content
Back to top button