Nasional

Menyoal Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota

Oleh: Drs. Zulkifli, M.M

(Mahasiswa Doktoral Program Studi Pembangunan Universitas Hasanuddin/Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian)

INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus eksis melakukan akselerasi program pembangunan suatu daerah dan muaranya mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Secara garis besar, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki lima fokus kerja pembangunan ekonomi, yakni menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transfromasi ekonomi. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga memiliki program fokus di sektor pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Pelaksanaan program pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Namun demikian, tak dapat juga dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya program pembangunan ekonomi yang semakin tinggi, dimana dengan asas keadilan yang rendah dan kontral pun yang rendah dari semua pihak secara benar baik aspek hukum dan sosial, dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Ada beberapa kondisi umum yang terjadi dalam proses pembangunan. Pertama, ketimpangan ekonomi terjadi pada semua level, antara negara maju dan negara berkembang, pada tingkat nasional dan regional, antar sektor, antar golongan dan antar individu. Kedua, ledakan jumlah penduduk mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Ketiga, ancaman kelestarian lingkungan.

Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan. Ketimpangan ini akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan gejolak atau konflik nasional (Muttaqim, 2014).

Merujuk hasil penelitian Nurhuda dkk, 2013, pertumbuhan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali berlangsung dengan cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan wilayah karena munculnya pembagian antara wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Karena itu, tidaklah mengherankan terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah terbelakang (Underdevelopment Region). Sebagai contoh, ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi ada di Pulau Jawa, sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan terendah ada di Kalimantan. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan.

Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk menanggulangi masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini. Misalnya melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan, mulai dari perencanaan sampai pada tahap pengawasan.

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu propinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Propinsi NTB yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button