Megapolitan

Pj Gubernur DKI Minta Dewan Pengupahan Jembatani Rumusan UMP

Sebanyak 31 anggota yang dilantik itu terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha (Apindo dan Kadin), Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, peneliti dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam penetapan UMP.

Kemudian, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota bagi Kabupaten/Kota yang mengusulkan serta menyiapkan bahan rumusan pengembangan sistem pengupahan.

Putusan banding
Di sisi lain, Pemprov DKI saat ini sedang menunggu putusan banding soal besaran UMP DKI 2022 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (PT TUN)

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp4,6 juta.

Besaran UMP Rp4,6 juta itu adalah hasil revisi dari UMP yang ditetapkan Gubernur DKI saat itu Anies Baswedan yang mencapai Rp4,4 juta.

Majelis hakim PTUN DKI kemudian menetapkan UMP 2022 sebesar Rp4,5 juta.

Pemprov DKI kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang saat ini keputusannya masih belum final. (bro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button