Megapolitan

Pasal Pemenuhan Hak Disabilitas Diminta Dipertajam

DKI Jakarta

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyatakan, siap untuk merinci pasal tersebut dan akan menjabarkan hak serta fasilitas yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas meskipun bukan warga DKI.

Ia mencontohkan hak yang hanya dapat dinikmati penyandang disabilitas warga Jakarta seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Layanan Transportasi gratis. Sedangkan untuk fasilitas khusus di transportasi umum dapat dinikmati oleh seluruh penyandang disabilitas.

“Kalau menyangkut anggaran APBD harus dibatasi. Contoh KPDJ, karena sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial,” katanya.

Kartu MRT dan TransJakarta khusus disabilitas juga hanya untuk warga Jakarta. “Tapi kalau layanan disabilitas bisa dinikmati oleh semua,” katanya.

Kepala Bagian Protokol dan Perundang-undangan Nur Fajar, selaku perwakilan Biro Hukum DKI Jakarta mengatakan, nantinya pasal tersebut juga akan menjelaskan apabila penyandang disabilitas warga Jakarta namun tinggal di luar daerah, hak administrasinya akan ditanggung pemerintah pusat.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, hak dan kewenangan harus dibatasi dengan teritorial. “Nah kalau penyandang disabilitas warga DKI tapi tinggal di luar Jakarta itu menjadi tanggung jawab pusat, karena UU menyebutkan seperti itu,” kata Nur. (arm)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button