Megapolitan

DPRD DKI Khawatir Omicron Mewabah di Sekolah

Kent menyadari bahwa Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan edaran yang menyebutkan bagi peserta didik yang belum dapat mengikuti PTM Terbatas di sekolah lantaran pertimbangan orang tua, dapat memberikan keterangan kepada pihak sekolah dan tetap akan memperoleh layanan pembelajaran secara daring, serta mendapat hak penilaian.

Akan tetapi pada realitanya, dia menyebut ada beberapa orang tua murid yang sudah membuat surat keberatan ke pihak sekolah, tetapi tetap dianggap tidak masuk sekolah.

“Orang tua merasa takut jika harus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melarang anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, takut malah nanti anaknya terkena sentimen oleh pihak sekolah. Ini secara prinsip bersurat tidak ada gunanya ini realita di lapangan yang harus disikapi bijaksana,” tutur Kent.

Kent juga meminta Pemprov DKI berkaca pada kasus yang terjadi kepada siswa SMAN 71 Duren Sawit, Jakarta Timur, yang terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron, dengan baru menggelar PTM jika vaksinasi anak usia 6-11 tahun sudah mencapai 80 persen mengingat mereka masih terbilang sulit untuk disiplin 3M, karena sifatnya yang dinamis.

“Karenanya Pemerintah DKI Jakarta harus bisa mengakomodir kegelisahan dan kekhawatiran yang menghantui para orang tua siswa, kewajiban kita itu harus bisa melindungi masyarakat,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di Ibu Kota tetap dilanjutkan dengan kapasitas 100 persen menyusul temuan seorang siswa SMAN 71 Duren Sawit, Jakarta Timur, terpapar varian Omicron.

Meski demikian, Riza mengatakan segala masukan dan saran dari warga hingga asosiasi wali murid menjadi pertimbangan Pemprov DKI dalam melanjutkan PTM 100 persen. Kendati demikian, sampai saat ini DKI masih memenuhi persyaratan pembukaan sekolah sebagaimana tercantum dalam SKB 4 Menteri.

Disdik DKI Jakarta sendiri diinformasikan menunggu instruksi dari pemerintah pusat atau Pemprov DKI untuk menghentikan pembelajaran di sekolah. Kendati demikian, Disdik telah memiliki juknis berdasarkan SKB 4 Menteri dan SK Kadis Nomor 1363 Tahun 2021, yang mengatur PTM sesuai dengan kondisi pandemi di Jakarta. (mg2)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button