Megapolitan

DPRD DKI Tunda Pembahasan Hasil Evaluasi APBD 2022 dari Kemendagri

“Jadi, bukan kami yang menunda-nunda. Kami dari jam 10.00 WIB sudah datang dan siap. Kami menunggu pihak Kemendagri tapi belum hadir juga. Jadi sepakat semua untuk ditunda,” kata Prasetyo.

Berdasarkan sejumlah informasi yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI, Kemendagri merekomendasikan agar penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ditambahkan sebesar lima persen hingga 10 persen dari BTT tahun 2021 atau minimal Rp209,77 miliar.

Merujuk dari ambang batas itu, Kemendagri meminta Pemprov DKI agar alokasi BTT dalam Perda APBD Tahun 2022 diambil dari efisiensi 73 PASK hasil evaluasi Kemendagri dengan anggaran Rp429,15 miliar yang tersebar di 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kemendagri juga merekomendasikan program kegiatan sub- kegiatan dan PASK yang belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Raperda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan dialihkan untuk mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022.(mg2)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button