Megapolitan

Pemprov DKI Bahas Pergub Upah Kerja di Atas 12 Bulan

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membahas peraturan gubernur (pergub) yang mengatur struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan atau satu tahun.

“Struktur skala upah yang nantinya menjadi acuan dalam menetapkan upah khususnya pekerja masa kerja 12 bulan ke atas,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Menurut dia, adanya aturan itu untuk menjamin pekerja yang sudah bekerja di suatu perusahaan lebih dari satu tahun sehingga upah minimum provinsi (UMP) tidak disamakan dengan pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan.

UMP ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun atau 12 bulan.

Peraturan soal skala upah itu, kata dia, merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan produk hukum pergub untuk mengikat perusahaan.

Pihaknya tidak akan mengesahkan peraturan perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama (PKB) perusahaan apabila tidak memiliki struktur dan skala upah tersebut, sebagai salah satu sanksinya.

“Kami akan kejar pergub ini. Sebelum tahun 2022 sehingga pergub ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan UMP 2022,” katanya.

Saat ini, draf pergub itu sudah ada dan akan dirapatkan bersama dengan Tripartit (pemerintah, organisasi perusahaan dan serikat pekerja/buruh) dan tim Tujuh dan kemudian dimasukkan ke Biro Hukum sampai nanti harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button