Megapolitan

BKD Depok Hapus Sanksi Administrasi PBB

INDOPOSCO.ID – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Jawa Barat memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2).

“Kebijakan ini dibuat dalam masa penanganan pandemi Covid-19,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza, Selasa (24/8).

Penerapan keringanan bagi warga yang ingin membayar PBB P2 berupa penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

Dikatakannya, sanksi administrasi yang dimaksud yaitu denda keterlambatan pembayaran PBB P2 yang dikenakan 2 persen setiap bulan dengan maksimal 48 persen. Penghapusan sanksi untuk tunggakan sampai dengan tahun 2020.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button