Megapolitan

Komisioner KIP DKI Putuskan Sengketa Informasi TGUPP

Selanjutnya, Majelis juga berpendapat bahwa data berupa Laporan Keuangan Perjalanan Dinas jika belum diaudit maka informasi tersebut benar termasuk informasi tertutup. Namun, karena Laporan Keuangan tersebut sudah diaudit maka dinilai sebagai informasi terbuka sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Sehingga Termohon wajib memberikan Laporan Keuangan tersebut kepada Pemohon,” ujarnya.

Selain itu, termohon juga menyampaikan, Dalam surat keberatannya bahwa pemohon tidak menjelaskan secara lengkap informasi apa saja yang dianggap tidak terpenuhi. Sehingga termohon tidak dapat memberikan penjelasan secara maksimal mengenai informasi yang dimohonkan.

“Dengan demikian, Termohon dapat memberikan informasi sesuai dengan yang tertuang dalam Putusan KIP DKI Jakarta, Rabu (14/4/2021) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Termohon menerima salinan putusan,” ungkapnya.

Pemohon juga menuturkan pasca pembacaan putusan, pihaknya cukup bangga, salut dan sangat mengapresiasi Putusan Komisi Informasi DKI Jakarta. Pertimbangan hukumnya juga sudah memenuhi standar yang ada.

“Untuk informasi yang kami minta, yaitu daftar hadir, kami sangat mengerti kalau tidak ada datanya karena sesuai dengan SK Gubernur. Artinya sudah ada Peraturan Gubernur yang mengunci dan tidak bisa kita paksakan. Tetapi dari segi daftar gaji, anggaran dan lainnya termasuk informasi terbuka sehingga Majelis mengabulkan permohonan informasi kami terkait hal tersebut,” imbuhnya. (yah)

 

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button