Nasional

Mafia Tanah Meresahkan, ATR/BPN Ancam Tindak Pejabat Nakal

INDOPOSCO.ID – Tidak dipungkiri, aksi mafia tanah sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) sangat serius memberantas aksi-aksi mafia tanah. Bahkan, sejak 2017 lalu, Kementerian ATR/BPN sudah membentuk Satgas Mafia Tanah bekerjasama dengan Kepolisian RI.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Sunraizal mengatakan, sesuai arahan Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, pihaknya terus memperbaiki berbagai hal di internal jajaran Kementerian ATR/BPN maupun jajaran di bawahnya, demi mencegah aksi mafia tanah. Kasus terbaru terungkapnya aksi mafia tanah yang dialami mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Pati Jalal.

Sunraizal menjelaskan, sejumlah program dan strategis khusus dilakukan guna menekan gerak mafia tanah. ”Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui kelemahan yang sangat mungkin menjadi celah yang dimanfaatkan para mafia tanah,” terangnya kepada indoposco.id, Senin (22/2/2021)

Ia memaparkan, jajaran BPN dalam pendaftaran tanah lebih kepada syarat-syarat formal. Artinya, bila ada surat keterangan palsu, akte palsu, perolehan sertifikat dengan cara menipu, AJB (Akta Jual Belai) dibuat tanpa pengecekan, putusan pengadilan yang dipalsukan, maka BPN tidak mempunyai kapasitas mengatakan itu palsu.

”Jadi, dengan beberapa kelemahan tersebut, sistem terus kami perbaiki. Kementrian ATR/BPN menargetkan seluruh bidang tanah yang didaftarkan, dan yang sudah terdaftar harus dilakukan validasi. Baik itu buku tanah, surat ukur, warkah dan persil bidang tanahnya sekaligus harus dilakukan proses digitalisasi,” ungkapnya juga.

Untuk pendaftaran yang baru atau yang saat ini dilakukan otomatis dilakukan secara digitalisasi. Itu dilakukan sejak pendaftaran. ”Artinya, pendaftaran tanah baru sudah dilakukan secara elektronik. Sedangkan sertifikat tanah yang lama program digitalisasinya sudah dimulai. Didahului proses validasi, agar datanya benar,” cetusnya juga.

Sunraizal mengakui adanya kelemahan, yakni mengenai integritas Sumber Daya Manusianya (SDM). Tapi Kementerian ATR/BPN mempunyai program khusus peningkatan kompetensi SDM, dan memperbaiki petunjuk teknis (juknis).

”Selain itu, berbagai unit kerja direkomendasikan agar membangun Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” terangnya juga.

Tujuannya, agar setiap pelaksanaan kegiatan target good governance tercapai maka Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN melakukan dua hal. Pertama yakni melakukan assurance berupa audit, evaluasi, dan monitoring serta review yang dilakukan terus menerus.

Selain itu, juga dilakukan consulting berupa pendampingan, konsultasi, sosialisasi, dan asistensi. Tujuannya, agar apabila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki. ”Untuk pegawai yang menyalahgunakan kewenangan, mal prosedur dan melanggar etik, maka akan dilakukan audit investigasi. Apabila pada akhirnya terbukti akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya juga.

Ia juga memaparkan tindakan tegas sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN. Selama dua tahun belakangan ini, sudah 71 pejabat BPN di berbagai daerah dikenakan hukuman disiplin. Baik itu hukuman disiplin ringan, sedang, maupun hukuman disiplin berat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button