Nasional

LHKPN Jadi Alat Ukur Kekayaan Penyelenggara Negara

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 21.939 penyelenggara negara yang terdaftar sebagai wajib lapor, belum melaporkan harta kekayaannya untuk periode tahun 2020 yang diberi tenggat waktu hingga 31 Maret 2021.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menyesalkan masih banyaknya penyelenggara negara yang masih belum melaporkan harta kekayaannya. Hal ini menunjukkan integritas mereka lemah.

“Patut disesalkan kalau masih banyak penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya,” ujar Agus Sunaryanto melalui gawai, Rabu (7/4/2021).

Ia menjelaskan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau (LHKPN) bagi penyelenggara negara merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana transparansi dan akuntabilitas publik secara administrasi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button