Megapolitan

Larangan Mudik 2021 dan Menekan Si Covid-19, Ampuh?

INDOPOSCO.ID – Pemerintah akhirnya final mengeluarkan keputusan melarang kegiatan mudik pada Lebaran 2021. Keputusan tersebut dikeluarkan usai Rapat Tingkat Menteri terkait Libur Idul Fitri 1442 H di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Larangan mudik lebaran ini merupakan yang kedua kali setelah tahun lalu pemerintah juga mengeluarkan keputusan yang sama.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, larangan itu berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan BUMN, swasta maupun pekerja mandiri serta masyarakat lainnya.

Tujuan utama pelarangan itu untuk menekan tren kasus penularan dan kematian akibat Covid-19 yang meninggi usai beberapa kali libur panjang dalam satu tahun terakhir.

Ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, penguatan protokol kesehatan hingga vaksinasi.

Meski dipastikan cuti bersama Idul Fitri satu atau dua hari tetap ada, tetapi pemerintah mengharapkan tidak ada aktivitas mudik. Keputusan ini juga seakan menjawab sinyalemen ketidakpastian sikap pemerintah sebelumnya melalui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bahwa prinsipnya pemerintah tidak melarang mudik.

Saat itu, Menhub Budi Karya selaku koordinator nasional angkutan lebaran mengaku akan berkoordinasi dan sinergi dengan Gugus Tugas Covid-19 dengan melakukan pengetatan dan pelacakan terhadap pemudik.

Tak hanya itu, tujuh kebijakan penyelenggaraan angkutan Lebaran pun sudah disiapkan. Pertama, terus menyosialisasikan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, sampai di tempat kedatangan. Kedua, menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara. Ketiga, memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Keempat, meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi. Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan antara lain Korlantas POLRI, PUPR, Jasa Marga, pemerintah daerah, hingga operator jasa transportasi dengan membentuk posko-posko bersama.

Lalu, keenam, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan angkutan Lebaran. Ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran dimulai dari persiapan sampai dengan pasca pelaksanaan.

Pertanyaan besarnya kini, efektifkah pelarangan mudik ini, jika berkaca pada fakta dan pelaksanaan program serupa tahun lalu?

Jika menilik pengalaman tahun sebelumnya bahwa saat itu sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan pelarangan untuk mudik, tetapi tidak demikian halnya fakta yang terjadi.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, justru mengingatkan pemerintah agar tak mengulang persoalan serupa seperti tahun lalu yakni ada pelarangan mudik, tetapi aktivitasnya tetap ada.

Meski pengecualian mudik masih ada untuk mereka yang terkait dengan satuan tugas Covid-19, transportasi logistik strategis dan keperluan mendesak seperti ada anggota keluarga inti di luar kota atau kampung halaman karena sakit keras atau meninggal dunia.

Faktanya, ribuan orang lolos bisa sampai ke kampung halaman. Meski dalam pemberitaan, ada penyekatan antarwilayah, tetap saja, pemudik dengan segala daya usahanya bisa menembus aneka barikade itu, mulai dari praktek komuflase hingga pemanfaatan jalur-jalur ‘tikus’ seperti dilansir Antara.

Kucing-kucingan pemilik kendaraan pribadi yang menjadi sarana biro perjalanan (travel) gelap karena menggunakan plat kendaraan pribadi/hitam dengan petugas jamak terjadi. Karena itu, agaknya wajar saja jika rencana pelarangan mudik tahun ini layak mendapatkan masukan dan pertanyaan kritis dari pihak terkait.

Pertama, dalam konteks moda transportasi yang digunakan oleh pemudik. Siapa yang dilarang, apakah pengguna jasa transportasi umum saja baik udara, laut maupun darat saja? Ataukah siapa saja yang hendak mudik ke kampung halaman dengan moda apa saja, termasuk kendaraan pribadi atau sepeda motor sekalipun.

Jika pelarangan ini hanya untuk mereka yang menggunakan transportasi umum, baik udara, laut dan udara serta darat dalam hal ini kereta api dan angkutan bus Antarkota Antarprovinsi, maka para pemudik dengan kendaraan pribadi, sudah pasti ada yang lolos bisa mudik.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button