Nusantara

Lakukan Ujaran Kebencian di Medsos, Warga Cilegon Diciduk Polisi

INDOPOSCO.ID – Hati hati membuat status di media sosial (Medsos) jika tak mau bernasib sama dengan Edward J Franz Antonio, warga Cilegon, Banten, yang kini harus meringkuk di penjara karena melakukan ujaran kebencian dan menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di akun facebook miliknya

Edward diciduk oleh satuan tugas (Satgas) Ditreskrimsus Polda Banten, karena diduga telah memosting narasi bernada ujaran kebencian dan SARA.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Banten Kombes Edy Sumardi yang dikonfirmasi membenarkan, adanya penangkapan terhadap Edward tersebut.

“Benar, berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/263/VII/RES.2.5./2021/SPKT III. Ditreskrimsus/Polda Banten, Ditreskrimsus Polda Banten telah mengamankan EJ (51) pria asal Cilegon yang sehari-harinya berprofesi sebagai wiraswasta pada Rabu (14/7) lalu,” terang Edy, Sabtu (17/7/2021).

Edy Sumardi mengatakan, pada postingan pelaku diduga kuat dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Saat ini pelaku dan barang bukti satu unit handphone akun FB atas nama Edward Junaidi Antonio berikut dengan satu bundel screenshot-nya, screenshot akun FB atas nama Edward J. Frans Antonio sudah diamankan oleh petugas di Direktorat Kriminal Khusus Unit Cyber Polda Banten dan sedang dilakukan pemeriksaan”, ujar Edy Sumardi tanpa merinci apa isi status dari tersangka tersebut.

Hanya dikatakan, pelaku akan dijerat dengan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE.

Pelaku sendiri, kata Edy, membuat akun Facebook sebanyak 12 akun, namun dengan link yang berbeda. Di mana beberapa akun dipergunakan untuk menulis ujaran kebencian terhadap pemerintah atau Presiden maupun suatu agama atau SARA.

“Tersangka dikenakan Pasal 45 A Ayat (2) jo 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 14 ayat 1 UU RI No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana minimal 6 tahun dan maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar rupiah,” tukas Edy Sumardi. (yas)

Sponsored Content
Back to top button