Headline

Kuasa Hukum: Penangkapan Munarman Salah Prosedur

INDOPOSCO.ID – Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) menyatakan sikap atas penangkapan Munarman oleh Densus 88 antiteror. Sebagai kuasa hukum Munarman, Taktis meminta agar setiap proses penegakan hukum harus sesuai prosedur, menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan asas hukum.

“Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan Hak asasi Manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU,” ujar Hariadi Nasution dalam keterangan, Rabu (28/4/2021).

Sebagai seorang advokat, menurut dia, Munarman juga merupakan penegak hukum. Dan ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sehingga apabila Munarman dipanggil secara patut-pun pasti akan memenuhi panggilan tersebut.

“Terjadinya penangkapan terhadap klien Kami tidak pernah ada sepucuk suratpun diterima klien kami sebagai panggilan,” katanya.

Dikatakan Hariadi, hingga saat ini Taktis kesulitan untuk bertemu dengan Munarman. Sementara berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP Munarman seharusnya mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri. Terlebih ancaman pidana yang dituduhkan terhadap Munarman di atas lima tahun.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button