Nasional

KPK Sebut Tak Ada Perubahan Mendasar Soal Aturan Perjalanan Dinas

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tidak ada perubahan mendasar terkait penyesuaian pengaturan perjalanan dinas untuk pegawainya.

“Kita tegaskan kembali tidak ada perubahan secara mendasar dalam hal ketentuan perjalanan dinas KPK. Tetapi, saat ini justru diperkuat dengan ketentuan yang jelas sehingga diharapkan perjalanan dinas lebih efisien serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya seperti dikutip Antara, Selasa (10/8/2021).

Setelah beralihnya status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), KPK perlu melakukan harmonisasi aturan, salah satunya soal penyesuaian pengaturan perjalanan dinas.

KPK pada 30 Juli 2021 telah menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No 6 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No 6 Tahun 2020 mengenai Perjalanan Dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyesuaian berdasarkan perpim tersebut diantaranya Pasal 2A ayat (1) mengatakan “Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara”.

Pasal 2A ayat (2) “Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda”.

Perpim itu, tutur Ali, mengatakan agar ada harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.05/2012 Pasal 11.

Pertama, perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button